Paradoksal Narasi “Asing” oleh Tan Malaka dan Prabowo

Paradoksal Narasi “Asing” oleh Tan Malaka dan Prabowo

Publik tentu familiar dengan narasi “pihak asing” yang sering disebut oleh Prabowo Subianto, sebagai presiden terpilih periode 2024–2029. Narasi ini sering ditujukan kepada para pengkritik kebijakan pemerintah, atau aksi demonstrasi yang dilakukan rakyat. Bahkan, saking seringnya Prabowo menggunakan narasi ini, Tempo merilis artikel yang membahas seberapa sering ia menggunakan narasi tersebut. Tempo turut menambahkan, bahwa narasi “asing” sudah dibawa Prabowo sejak ia mengajukan diri sebagai presiden pada 2014 lalu.

Semua hukum dan kekuasaan yang ada di Indonesia sekarang, ialah untuk membantu serta membesarkan modal asing, dan sebaliknya untuk menginjak rakyat Indonesia.

Tan Malaka, dalam bukunya berjudul Semangat Muda, juga sering menyebut kata-kata “asing”. Namun, alih-alih digunakan untuk “menuduh” gerakan atau pengkritik pemerintah, Tan Malaka menggunakan kata ini untuk menjelaskan bagaimana kemelaratan rakyat Indonesia tumbuh subur di bawah pemerintah kolonial Belanda.

Saat itu, terjadi krisis ekonomi di Hindia Belanda—Indonesia. Sejak dulu, Indonesia memang dikenal sangat kaya akan sumber daya alam, tetapi penyakit kemelaratan rakyatnya seolah tak pernah sembuh. Oleh Tan Malaka, krisis ini dijelaskan karena semua untung yang dihasilkan dalam negeri oleh industri, selalu mengalir ke luar Indonesia, yakni ke Eropa. Salah satunya adalah untuk membayar bunga modal yang masuk ke Indonesia, dari bangsa asing.

Rakyat yang sudah melarat dan bekerja hanya untuk bertahan hidup, diperas lagi semau-maunya oleh Belanda, untuk menggaji pekerja-pekerja pemerintahan dari Belanda, seperti “gubernur jenderal, resident, regent, wedono, commissaris van politie, jenderal, major, dan beribu-ribu hamba yang lain-lain”. Belanda tak mau menggaji “hamba-hamba”-nya itu dari kantongnya sendiri.

Oleh karenanya, Belanda akhirnya memilih untuk meminjam uang dari luar negeri. Dicatat oleh Tan Malaka, sampai tahun 1923, uang yang telah dipinjam oleh Belanda mencapai satu miliar banyaknya, dengan bunga setiap tahunnya sebanyak enam juta. Bunga tersebut, lagi-lagi, ditanggung oleh kerja keras, atau pendapatan rakyat. Ringkasnya, rakyat yang sudah setengah mati bekerja, ujung-ujungnya tak memperoleh apa-apa, sebab pendapatannya ditarik lagi oleh pemerintah Belanda melalui pajak yang melangit.

Selama semua untung dari modal besar, baik langsung atau tak langsung, sama sekali mengalir ke luar negeri, selamanya itu krisis ekonomi Indonesia tak bisa diobati.

Hari ini, uraian yang dijelaskan oleh Tan Malaka, agaknya terulang kembali pada masyarakat Indonesia yang “katanya” telah merdeka dari penjajahan pemerintah kolonial. Besaran pajak dinaikkan, dan pemerintah terus memajaki tiap lini kehidupan rakyat. Mulai dari penghasilan pribadi, untung perusahaan, barang yang dikonsumsi, rumah, hingga kendaraan bermotor.

Mirisnya, besarnya penghasilan rakyat berbanding terbalik dengan pajak yang dibayarkan. Menurut data dari laman BPS, rata-rata penghasilan bersih seseorang yang tamat pendidikan SMA ke atas di DKI Jakarta pada Agustus 2025 lalu ialah Rp3.406.000, sementara di DI Yogyakarta Rp1.806.000. Dari data ini, tentunya ada ketimpangan penghasilan yang tinggi, tetapi rakyat di kedua daerah ini membayarkan pajak dengan kisaran yang sama, mulai dari pajak yang dibayarkan saat makan di restoran, hingga ketika membayar pajak kendaraan bermotor atau pajak bumi dan bangunan.

Mirisnya (lagi), pajak yang dibayarkan, juga tak kembali ke rakyat. Persis seperti keadaan rakyat Indonesia dulu di bawah pemerintah kolonial Belanda. Masyarakat Indonesia masih dihadapkan dengan fasilitas publik yang payah; jalan berlubang, trotoar rusak yang tak terlindung dari panas terik matahari, transportasi umum yang tak merata, hingga minimnya ruang terbuka yang bisa diakses oleh masyarakat secara cuma-cuma.

Kini, jika kita mencoba mengkritisi narasi “asing” yang sering dibawa oleh Prabowo, mungkin memanglah benar bahwa perusahaan asing masih terus mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia. Benar bahwa tanah Papua yang memiliki sumber daya melimpah seperti tembaga, emas, dan perak; tetapi kehidupan masyarakatnya jauh dari kata makmur, sebab tambang-tambang asing yang dimiliki perusahaan asing, mengeksploitasi itu semua.

Namun, Prabowo yang menduduki jabatan tertinggi di Indonesia, hanya mampu menyebut fakta merajanya “asing” itu, tanpa berkeinginan menyudahi penderitaan rakyat. Salah satunya fakta bahwa perpanjangan izin operasi PT Freeport, yang juga beroperasi di Papua, terjadi di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Tindakan ini tentunya sangat nirempati dan menutup mata terhadap rakyat, khususnya masyarakat adat Papua yang dirugikan.

Lebih-lebih, daripada menindaklanjut pihak “asing” yang gamblang menyengsarakan rakyat, Prabowo mengalihkan tuduhan itu terhadap rakyatnya sendiri. “Demo mahasiswa digerakkan asing; mahasewa”, “antek-antek asing”, “kekuatan asing yang ingin memecah belah bangsa”; merupakan sebagian dari deretan narasi “asing” Prabowo, yang harus kita pahami, hanya ingin membungkam rakyat demi kepuasan para pemangku jabatan di pemerintahan.

Jika dahulu rakyat Indonesia bekerja mati-matian untuk mengisi kantong pemerintah Belanda, kini pemerintah Indonesia tengah berkamuflase menjadi penjajah untuk rakyatnya sendiri.